PANGKALPINANG – Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung menerima hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penyerahan opini tersebut berlangsung secara resmi di Gedung Pertemuan Polda Kep. Babel pada Selasa, 24 Februari 2026.
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Kapolda Babel beserta seluruh jajaran pejabat utama dan Kapolres/Kapolresta se Kepulauan
Bangka Belitung tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian Ombudsman RI atas
pelayanan yang diberikan pada tahun 2025.
Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar
rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya penguatan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan kepolisian bukan sekadar layanan teknis. Ia adalah wajah negara. Ia adalah
representasi kehadiran hukum dan simbol kepercayaan publik terhadap institusi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap kewenangan yang diemban oleh Polri harus dijalankan secara
profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
menyerahkan hasil penilaian kepada tiga Kepolisian Resor (Polres) di wilayah Bangka
Belitung.
Polres Bangka Tengah memperoleh nilai 88,34 dengan kategori Sangat Baik. Polres Belitung
Timur meraih nilai 86,52 dengan kategori Baik. Polresta Pangkalpinang memperoleh nilai
82,74 dengan kategori Baik.
Atas capaian tersebut, Ombudsman menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda
Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Polres yang telah menunjukkan komitmen dalam
peningkatan standar pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Polda dan jajaran
Polres di Bangka Belitung. Capaian ini menunjukkan keseriusan dalam membangun
pelayanan yang lebih responsif dan profesional. Ke depan, peningkatan ini perlu terus dijaga dan diperkuat secara merata,” ujarnya. (*/007)