TANJUNGPANDAN – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong kemitraan dalam membangun Blue Economy atau Ekonomi Biru.
Hal ini diungkapkan Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dalam sambutannya pada Side Event G20 pada Seminar “The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap”, di Ballroom Hotel BW Suite, Tanjungpandan, Belitung, Rabu, 7 September 2022.
“Selamat datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satu provinsi kepulauan yang ada di Indonesia. Di mana tentu ini sangat relevan dengan topik yang dibahas pada acara ini,” ujar Ridwan.
DMM yang dihadiri oleh 22 negara ini, membahas isu blue economy atau ekonomi biru yang menggagas pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berpusat di laut. Di mana ini sangat potensial dan cocok dengan Indonesia, yang merupakan negara maritim.
Jika kembali melihat sejarah, kata Ridwan, dari lagu anak-anak yang berjudul “Nenek Moyangku, Seorang Pelaut”, secara harfiah menunjukkan bahwa laut telah menjadi urat nadi kehidupan di Indonesia sejak lama.
Selain itu, disebutkan pula bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara nelayan terbesar kedua setelah China.
Untuk itu, topik diskusi yang dicanangkan ini begitu erat kaitannya dengan Indonesia. Hal ini sejalan dengan program ekonomi maritim yang diusung Presiden RI Joko Widodo.
Pemerintah berupaya untuk memperbaiki pengelolaan sektor biru melalui pendekatan berbasis spasial, yakni Kawasan Pengelolaan Perikanan dan Kawasan Konservasi Perairan.
“Kami menantikan diskusi produktif terkait bagaimana kami bisa bermitra secara lebih efektif, guna memajukan ekonomi biru yang berkelanjutan ini,” ujarnya.
Ridwan berharap dengan adanya acara ini, dapat menambah koneksi dan memicu kolaborasi, juga sinergi yang baik untuk Indonesia dengan negara-negara G20 yang hadir.
Selain itu, dikutip dari babelprov.go.id, Rabu, 7 September 2022, Ridwan mengatakan topik blue economy yang dibahas sangat relevan, mengingat Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan.
“Jadi blue economy harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh dan juga menjadi salah satu pilihan penting masa depan Kepulauan Babel,” ujarnya.
Babel, lanjutnya harus bersiap untuk lebih mendorong pembangunan berbasis maritim.
Pada sesi tadi juga dijelaskan beberapa tantangan pada potensi blue economy seperti Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, dan teknologi.
“Nah, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, dengan jalan kerja sama, maka kita akan menemukan solusi-solusi dalam mendukung pertumbuhan pemulihan ekonomi termasuk potensi blue economy,” kata Ridwan.
Ridwan berharap melalui DWG G20 dapat menemukan solusi terbaik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Suharso Monoarfa menyampaikan, transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 melalui blue economy dapat menjadi sumber pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Dalam hal ini, Indonesia telah menempatkan blue economy sebagai bagian dari diskusi penting pada Development Working Group (DWG). Di mana, pendekatan melalui potensi ekonomi laut Indonesia ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi inklusif untuk meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat,” jelasnya dalam sesi diskusi pertama Side Event G20 pada seminar “The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap: Explore the Existing Condition of Blue Economy Sector in Indonesia,” katanya.
Suharso mengatakan beberapa pembahasan mengenai penyusunan Peta Jalan Blue Economy Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Kerangka Pembangunan Blue Economy Indonesia yang telah diluncurkan tahun 2021 lalu. (fh)