PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pasokan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram di wilayah Bangka Belitung tetap aman.
Kepastian itu disampaikan setelah Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, bersama Komisi II melakukan inspeksi lapangan ke fasilitas milik PT Sinar Indo Dincotama (PT SID), Jumat (20/2).
Kunjungan tersebut merupakan respons atas kekhawatiran masyarakat terkait potensi kelangkaan gas melon di sejumlah daerah. Rombongan dewan meninjau langsung Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), mulai dari tangki penyimpanan hingga proses distribusi ke agen dan pangkalan.
Dari hasil peninjauan, DPRD menemukan kapasitas penyimpanan LPG di lokasi tersebut relatif terbatas. Stok yang tersedia diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar tiga hingga empat hari. Kondisi ini dinilai cukup rawan apabila terjadi gangguan pasokan, khususnya keterlambatan kapal pengangkut yang membawa LPG ke Bangka Belitung.
“Ketahanan stok kita masih pendek. Kalau ada kendala kapal masuk akibat cuaca atau faktor teknis lainnya, distribusi ke masyarakat bisa terganggu. Ini harus diantisipasi sejak dini,” ujar Eddy.
Ia menegaskan, persoalan distribusi energi bersubsidi tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro. DPRD, kata dia, akan terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga.
Meski demikian, DPRD juga menerima laporan adanya langkah antisipasi dari PT Pertamina (Persero). BUMN energi tersebut menyiapkan kapal tanker yang siaga di sekitar Pelabuhan Pangkalbalam. Skema ini memungkinkan pengisian LPG dapat segera dilakukan ketika stok di tangki darat mulai menipis.
Dengan sistem floating tersebut, distribusi diharapkan tetap berjalan tanpa jeda meskipun terjadi keterlambatan kapal utama. Kapasitas penampungan LPG di PT SID yang mencapai sekitar 300 metrik ton dinilai cukup membantu menjaga stabilitas pasokan, selama distribusi laut berjalan lancar.
Komisi II DPRD Babel juga meminta pihak terkait meningkatkan koordinasi agar rantai pasok LPG bersubsidi tetap terjaga. Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran di tingkat agen dan pangkalan akan diperketat guna mencegah penyimpangan distribusi.
Eddy menambahkan, DPRD akan terus turun ke lapangan jika diperlukan, terutama menjelang momen tertentu yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi, seperti bulan Ramadan dan hari besar keagamaan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi. Ini bagian dari tugas pengawasan kami agar kebutuhan energi rumah tangga tetap terpenuhi,” tegasnya.
DPRD Babel berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Pertamina, hingga distributor, dapat bersinergi menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram. Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan dapat diminimalkan dan aktivitas ekonomi warga tetap berjalan normal. (***)