PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghimpun dan mendokumentasikan capaian kinerja wali kota dari masa ke masa.
Data itu bisa dimulai dari masa pemerintahan wali kota pertama, Raden Abdullah, pada 1958 hingga pemerintahan saat ini.
Menurut Saparudin, langkah tersebut penting untuk membangun budaya birokrasi yang tidak sekadar berjalan normatif, tetapi bertumpu pada rekam jejak dan praktik baik pemerintahan sebelumnya.
“Saya minta setiap OPD menelusuri program dan kebijakan sejak awal berdirinya pemerintahan kota. Banyak capaian yang baik, tetapi belum terdokumentasi secara rapi dan sistematis,” ujar Saparudin kepada Mediaqu.id jaringan suarabangka.com, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan, dokumentasi bukan hanya berfungsi sebagai arsip sejarah, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam melahirkan inovasi pelayanan publik. Arsip foto, laporan kegiatan, hingga dokumen kebijakan lama dinilai memiliki nilai strategis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan.
Prof Udin, sapaan akrabnya menekankan pentingnya menjaga memori institusi agar tidak terputus akibat pergantian kepemimpinan.
Dengan dokumentasi yang sistematis, OPD dapat belajar dari pengalaman masa lalu, mengevaluasi kekurangan, dan mengembangkan program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia membuka peluang agar hasil dokumentasi tersebut disusun dalam bentuk artikel ilmiah atau buku komprehensif. Bahkan, karya itu dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Kalau sudah dibukukan dan memiliki HAKI, itu menjadi kebanggaan bersama. Kita punya rekam jejak yang jelas dan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.
Selain memperkuat identitas kelembagaan, dokumentasi capaian kinerja juga dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Data tersebut dapat menjadi rujukan dalam perencanaan program serta bahan evaluasi pembangunan ke depan.
Saparudin juga mengingatkan OPD agar tidak terjebak dalam pola kerja rutin. Menurutnya, inovasi tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang benar-benar baru. Program lama yang masih relevan dapat dikemas ulang secara adaptif sesuai kebutuhan zaman.
“Jangan hanya berpikir untuk esok pagi. Kita harus berani bermimpi besar dan melahirkan karya yang berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan setiap ide yang memiliki nilai kebaruan dan manfaat luas akan mendapat dukungan pemerintah kota, termasuk dalam proses pendaftaran inovasi ke Kemenkumham sebagai bentuk perlindungan hukum.
Di sisi lain, Saparudin menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik.
Ia berharap seluruh OPD mampu menghadirkan terobosan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.
“Infrastruktur memang penting. Tapi tanpa SDM yang kuat dan adaptif, pembangunan tidak akan maksimal,” tutupnya. (***)