JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal nasional. Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim bersama Kepala BPKAD Banyuasin, Yuni Khairani menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026 yang digelar Kementerian Keuangan RI di Aula Gedung E Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2026).
Workshop yang berlangsung selama dua hari hingga 22 April 2026 ini diikuti para Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD terpilih dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah isu strategis terkait penguatan fiskal daerah menjadi pembahasan utama, mulai dari skema penyaluran Dana Bagi Hasil Kurang Bayar (DBH KB), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah.
Salah satu poin penting yang dibahas yakni rencana penyaluran DBH Kurang Bayar menggunakan metode talangan berbunga melalui PT SMI. Saat ini, skema teknis dan negosiasi bunga masih dalam tahap penyusunan dasar hukum oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah yang berminat memanfaatkan skema tersebut diminta menyiapkan perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar sebagai bahan pengajuan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk dibahas lebih lanjut.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memberikan solusi alternatif dalam menghadapi dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Salah satunya dengan menghadirkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia guna mendorong pemerintah daerah memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, PDAM, pengelolaan sampah, hingga berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya.
Tak hanya itu, workshop juga menyoroti tingginya persentase belanja pegawai di sejumlah daerah yang masih melampaui batas ideal 30 persen. Berdasarkan data yang dipaparkan, lebih dari 90 persen pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki proporsi belanja pegawai di atas ketentuan tersebut.
Karena itu, seluruh pemerintah daerah didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD guna menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam workshop nasional ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat. (***)