Bantu Petani Budidaya Ikan, Beliadi sambangi KKP RI

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Beliadi menyambangi Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI terkait mahalnya harga pakan ikan untuk pembudidaya ikan khususnya di Provinsi Kep. Babel, Selasa (29/08/23).

Dikatakan Beliadi bahwa transformasi ekonomi yang dicanangkan presiden Jokowi salah satunya adalah peralihan dari sektor pertambangan menuju sektor perikanan tangkap terutama sekali mengedepankan sektor perikanan budidaya.

“Kami (Pemerintah Provinsi Kep. Babel) terpacu dan berusaha untuk menerapkan transformasi ekonomi tersebut dengan cara meningkatkan sektor ekonomi dari sektor perikanan termasuk pembudidaya ikan,” ujar Beliadi.

Sebelumnya pembudidayaan ikan dan udang hanya dilakukan oleh perusahaan besar tetapi dalam 2 tahun terakhir pembudidayaan ikan air dan udang telah banyak dilakukan oleh masyarakat kecil dan menjadi salah satu penggerak ekonomi mikro pasca tambang.

“Kendala utama yang dialami oleh petani budidaya ikan adalah mahalnya pakan ikan yang mungkin disebabkan monopoli harga pakan yang ditentukan oleh distributor. Harga pakan ikan dipasaran kisaran Rp. 14.000,- sampai dengan Rp.15.000,- . Mahalnya harga pakan ini dari sisi ekonomi akan merugikan petani budidaya ikan berakibat akan semakin mengurangi minat petani budidaya yang sangat diharapkan dapat berkembang.

Baca Juga  Ketua DPRD Babel Minta Pemprov Kembangkan Wisma Bougenville

“Mohon masukan dan solusi dari KKP untuk mengatasi permasalah,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut Ujang Komarudin, Direktur Pakan dan Obat Ikan Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI menyampaikan domain Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI hanya bertugas mengelola pakan ikan dan obat ikan termasuk membina produsen pakan ikan, mengawasi kualitas dan mutu serta sertifikasi atas pakan sesuai dengan standar.

” Terkait pendistribusian oleh perusahaan ke masyarakat hal tersebut bukan domain dari Dirjen, ” ungkapnya.

Selain mambantu perusahaan swasta yang memproduksi pakan ikan, KKP RI juga memproduksi pakan ikan untuk membantu masyarakat melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), untuk wilayah sumatera yang terdekat dengan Babel yaitu UPTD Balai Besar Perikanan Budidaya Laut dan Payau Lampung (UPTD BBPBL Lampung).

Baca Juga  Sosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok:  Agung Setiawan Hadir di Desa Rebo

Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI mempunyai program induk yang telah menggunakan teknologi budidaya ramah lingkungan yang produktif pada 5 komoditi yaitu budidaya udang, rumput laut, lobster, kepiting dan ikan nila serta ada juga program untuk memberikan bantuan mesin pakan ikan dan bahan baku pembuatan pakan ikan kepada koperasi yang memenuhi syarat dan ketentuan.

“Kinerja UPTD BBPBL Lampung juga mencangkup Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) serta Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), bantuan yang diberikan KKP berupa mesin pembuatan pakan dan bahan baku pakan, harga perkilonya Rp. 7.800- (tujuh ribu delapan ratus rupiah).Pada tahun 2023 mempunyai kapasitas produksi sebanyak 80 ton, ” lanjutnya.

Wakil Ketua DPRD menyambut baik sekali informasi yang disampaikan, harga pakan ikan UPTD BBPBL Lampung masih sangat wajar dan secara ekonomis masih memberikan keuntungan bagi petani budidaya.

Baca Juga  Hijau Biru Babelku' Bawa Nuansa Baru, Herman: Harus Lebih Kreatif

“Kami akan mencari peluang kerjasama dengan UPTD BBPBL Lampung sebagai solusi untuk membantu para petani budidaya ikan Babel secepatnya, mohon bantuan dan dukungan dari Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI mengingat jumlah produksi hanya 80 ton/tahun sedang Babel di perkirakan membutuhkan 10 ton/tahun, ” tambah Ketua DPC Partai Gerindra Beltim ini.

“Dirinya pun akan mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kep. Babel agar segera berkoordinasi dan berkolaborasi intens dengan KKP RI untuk menjelaskan kebutuhan Babel ke pusat agar dapat memperoleh bantuan yang dapat membantu masyarakat termasuk terkait bantuan mesin pakan ikan dan bahan baku pakan serta program-program lain dari pusat yang dapat diberikan kepada daerah tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Tim Publikasi Setwan 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *