BELITUNG TIMUR — Belanja perjalanan dinas dalam negeri Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2025 mencapai Rp19,805 miliar. Meski turun tajam dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran perjalanan dinas masih menyedot dana publik dalam jumlah besar.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemda Belitung Timur TA 2025 yang diterima Juni 2026, realisasi tersebut mencapai 88,14 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22,471 miliar.
Jika dibandingkan dengan 2024, terjadi penurunan realisasi sebesar Rp21,754 miliar atau 52,34 persen. Pada 2024, belanja perjalanan dinas tercatat mencapai Rp41,560 miliar.
Namun, di tengah penurunan tersebut, terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tetap menjadi penyumbang terbesar belanja perjalanan dinas.
Sekretariat DPRD Beltim Jadi Jawara
Data menunjukkan Sekretariat DPRD berada jauh di posisi teratas dengan realisasi perjalanan dinas sebesar Rp10,552 miliar pada 2025.
Angka tersebut setara dengan sekitar 53,28 persen dari total realisasi perjalanan dinas seluruh Pemkab Belitung Timur.
Meski demikian, realisasi Sekretariat DPRD mengalami penurunan dibandingkan 2024 yang mencapai Rp17,654 miliar.
Di posisi kedua terdapat Sekretariat Daerah dengan realisasi Rp1,525 miliar, turun signifikan dari Rp3,999 miliar pada 2024.
Selanjutnya Inspektorat mencatat realisasi Rp962,304 juta, kemudian Dinas Kesehatan sebesar Rp884,855 juta, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp606,031 juta.
Kelima OPD tersebut menjadi lima besar pengguna belanja perjalanan dinas tahun 2025.
Lima Besar Belanja Perjalanan Dinas
Peringkat SKPD Realisasi 2025 dan 2024
1 Sekretariat DPRD Rp10,552 M
2 Sekretariat Daerah Rp1,525 M
3 Inspektorat Rp962,304 Juta
4 Dinas Kesehatan Rp884,855 Juta
5 Badan Kesbangpol Rp606,031 Juta
Yang menarik, lima besar tersebut secara kumulatif menghabiskan sekitar Rp14,53 miliar, atau sekitar 73,36 persen dari total realisasi perjalanan dinas Pemkab Belitung Timur 2025.
Artinya, lebih dari tujuh dari setiap sepuluh rupiah belanja perjalanan dinas terkonsentrasi pada lima perangkat daerah tersebut.
DPRD Jadi Sorotan
Dominasi Sekretariat DPRD menjadi bagian paling mencolok dalam data tersebut. Dengan realisasi Rp10,552 miliar, belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD bahkan lebih besar dibandingkan gabungan realisasi empat OPD berikutnya.
Sekretariat DPRD sendiri mencatat penurunan sekitar Rp7,102 miliar dibandingkan 2024. Namun, nilai realisasi 2025 tetap menyumbang lebih dari separuh total belanja perjalanan dinas daerah.
Data ini tentu tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan. Perjalanan dinas dapat berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, rapat, koordinasi, konsultasi, kegiatan pemerintahan maupun fungsi lainnya.
Tetapi besarnya porsi anggaran tersebut layak menjadi perhatian publik, terutama terkait efektivitas, urgensi, output, serta manfaat setiap perjalanan dinas terhadap pelayanan dan pembangunan daerah.
Sebab, ketika total belanja perjalanan dinas mencapai hampir Rp20 miliar, pertanyaan publik bukan sekadar berapa uang yang dibelanjakan, tetapi apa hasil konkret yang kembali kepada masyarakat dari uang perjalanan tersebut?
Ada OPD yang Nyaris Nol
Di sisi lain, sejumlah unit kerja mencatat realisasi perjalanan dinas yang sangat kecil bahkan nihil.
UPT Puskesmas Gantung, UPT Puskesmas Kelapa Kampit, UPT Puskesmas Dendang, RSUD Muhammad Zein, dan Kecamatan Damar tercatat dengan realisasi Rp0 pada 2025.
Kontras antara realisasi terbesar dan terkecil tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kebutuhan perjalanan dinas yang sangat lebar antarperangkat daerah.
Dengan penurunan belanja perjalanan dinas lebih dari 50 persen dibandingkan 2024, pemerintah daerah patut menjelaskan apakah penurunan tersebut merupakan hasil efisiensi, perubahan kebijakan perjalanan dinas, atau karena faktor lain.
Publik juga berhak mengetahui apakah efisiensi tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas belanja daerah. (wah)