PANGKALPINANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pangkalpinang mulai memverifikasi sekitar 400 data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tercatat dalam dashboard pendataan tahun 2026.
Verifikasi dilakukan dengan mendatangi langsung setiap alamat untuk memastikan status anak sekaligus menentukan bentuk penanganan yang sesuai.
Dari pemetaan sementara, Kecamatan Gerunggang kembali menjadi wilayah dengan jumlah ATS terbanyak di Kota Pangkalpinang.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdik Kota Pangkalpinang, Effendi, mengatakan data yang muncul dalam dashboard masih bersifat sementara dan belum dapat dijadikan acuan sebelum dilakukan verifikasi faktual.
“Data di dashboard saat ini sekitar 400 anak. Namun itu belum terverifikasi sehingga kami harus turun langsung memastikan apakah mereka benar-benar masuk kategori anak tidak sekolah,” ujar Effendi, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, verifikasi menjadi langkah penting agar intervensi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Tidak semua anak yang tercatat dipastikan masih berstatus ATS karena sebagian kemungkinan telah kembali bersekolah, pindah domisili, atau mengalami perubahan data lainnya.
“Tugas kami sekarang memastikan satu per satu data tersebut. Setelah diverifikasi, baru diketahui jumlah sebenarnya sehingga penanganannya lebih tepat,” katanya.
Effendi mengungkapkan, upaya penanganan ATS sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Melalui pendataan, pendampingan keluarga, pemberian bantuan pendidikan, hingga mengarahkan anak mengikuti pendidikan kesetaraan, jumlah ATS di Pangkalpinang berhasil ditekan menjadi 221 anak usia 7–18 tahun yang tersebar di tujuh kecamatan.
Ia menambahkan, Gerunggang menjadi kecamatan yang mendapat perhatian lebih karena masih mencatat jumlah ATS terbanyak.
“Gerunggang memang menjadi kecamatan dengan jumlah ATS terbanyak. Karena itu tahun lalu kami melakukan berbagai intervensi, mulai dari beasiswa hingga mengarahkan mereka mengikuti pendidikan nonformal,” ujarnya.
Untuk mempercepat verifikasi, Disdik melibatkan operator kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta operator satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama.
“Semua dilakukan secara terintegrasi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan setiap anak yang belum sekolah bisa segera mendapatkan penanganan,” tutup Effendi. (***)