PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan bahwa persoalan operasional Jembatan Emas di Pangkalpinang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian solusi.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil keputusan teknis yang jelas agar jembatan tersebut dapat kembali menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penghubung penting antarwilayah di Pulau Bangka.
Menurut Edi, kebijakan pemerintah daerah yang tidak lagi mengoperasikan mekanisme buka–tutup jembatan memang dapat dipahami dari sisi keterbatasan anggaran. Biaya operasional dan pemeliharaan sistem tersebut dinilai cukup besar, sementara kemampuan fiskal daerah saat ini masih terbatas.
“Secara jujur kita harus mengakui bahwa kemampuan anggaran daerah memang terbatas. Jika hanya untuk mengoperasikan mekanisme buka–tutup dengan biaya besar, tentu itu menjadi beban tersendiri bagi APBD. Dalam konteks efisiensi, alasan itu masih bisa dipahami,” ujar Edi Nasapta.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur strategis kehilangan fungsi utamanya sebagai jembatan penghubung.
Karena itu, Edi meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani bersama DPRD, dinas teknis PUPR, serta balai teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep teknis jembatan tersebut.
“Yang harus segera dilakukan adalah evaluasi desain teknisnya. Apakah sistem buka–tutup masih relevan dipertahankan, atau justru perlu diubah dengan desain konstruksi berbeda, misalnya dengan elevasi jembatan yang lebih tinggi atau desain melengkung sehingga tidak lagi membutuhkan mekanisme buka–tutup,” kata Edi.
Ia menilai kajian teknis seperti itu seharusnya dapat segera disiapkan oleh dinas teknis bersama balai kementerian di daerah agar pemerintah memiliki dasar kuat dalam menentukan langkah pembangunan selanjutnya.
Selain itu, Edi juga mendorong pemerintah daerah lebih proaktif mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah.
“Ini bukan soal menyerahkan tanggung jawab ke pusat, tetapi memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur strategis di daerah. Yang penting jembatan ini bisa diperbaiki dan kembali berfungsi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan penggunaan dana APBN tidak akan mengubah status kepemilikan aset. Menurutnya, Jembatan Emas tetap harus tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lebih jauh, Edi menilai keberfungsian jembatan tersebut memiliki dampak langsung terhadap pengembangan kawasan timur Pulau Bangka. Di kawasan tersebut telah berkembang berbagai fasilitas penting, termasuk RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpotensi menjadi pusat aktivitas baru bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal jembatan. Ini soal konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Kalau jembatan ini bisa berfungsi dengan baik, maka aktivitas ekonomi di lintas timur Pulau Bangka akan ikut bergerak,” tegasnya.
Edi menambahkan percepatan penyelesaian persoalan Jembatan Emas harus menjadi prioritas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. DPRD, kata dia, akan terus mendorong dari sisi kebijakan dan pengawasan, sementara pemerintah daerah diharapkan segera bergerak dari sisi eksekusi.
Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada langkah konkret yang diambil pemerintah, minimal keputusan terkait desain teknis serta skema pembiayaan pembangunan.
“Kalau memungkinkan, tahun ini sudah harus ada langkah nyata. Minimal desain teknisnya sudah diputuskan dan skema pembiayaannya jelas,” pungkasnya. (**)