PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Agenda penyampaian RAPBD ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (29/10/2025).
Rapat yang berlangsung di rumah dinas Gubernur Bangka Belitung ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar. Tampak hadir Ketua DPRD Didit Srigusjaya, Wakil Ketua I Beliadi, serta seluruh pimpinan fraksi dan komisi DPRD.
Gubernur Bangka Belitung dalam kesempatan tersebut menyampaikan nota keuangan RAPBD 2026 kepada pihak DPRD. Hal ini menandai dimulainya proses pembahasan anggaran tahunan yang akan menjadi landasan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan provinsi di tahun mendatang.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam sambutannya menegaskan komitmen kemitraan antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi yang baik akan memastikan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Pembahasan RAPBD harus transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. DPRD akan mengawal seluruh prosesnya dengan seksama,” ujar Didit Srigusjaya.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya efisiensi belanja dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pembahasan RAPBD 2026. Ia berpandangan bahwa RAPBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan representasi komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Paripurna ini adalah langkah krusial dalam upaya kita bersama untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka Belitung,” kata Eddy Iskandar.
Gubernur Bangka Belitung dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa arah kebijakan keuangan tahun 2026 akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi rakyat. Selain itu, pemerintah juga akan berupaya memperkuat sinergi antar-OPD agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Sidang paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan dari berbagai instansi vertikal di wilayah Bangka Belitung.
Setelah penyampaian nota keuangan, agenda pembahasan RAPBD 2026 akan dilanjutkan melalui rapat komisi dan badan anggaran. Tahapan ini bertujuan untuk mempertajam program-program yang telah diajukan serta menetapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran mendatang.
Pemerintah Provinsi dan DPRD Bangka Belitung memiliki target untuk menyelesaikan pembahasan RAPBD 2026 tepat waktu. Dengan demikian, APBD 2026 dapat ditetapkan sebelum akhir tahun dan segera direalisasikan pada awal tahun 2026.