Ketum PWI Pusat Tagih Janji, Jokowi: Ada Tiga, Pilih yang Mana?

KENDARI – Ketua Umum PWI Pusat Atas Sembiring Depari menagih janji ke Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan Puncak HPN 2022. Jokowi pun meresponnya dengan memberikan tiga pilihan.

Janji yang ditagih Atal soal draft regulasi publisher right sudah diserahkan kepada pemerintah sejak Oktober 2021.

“Kami sangat membutuhkan dan sesuai janji kami kepada Bapak Presiden pada tahun lalu, Alhamdulillah sudah kami susun dan kami serahkan pada bulan Oktober tahun lalu (daftar regulasi publisher rights). Memang jelasnya belum sempurna namun sekarang bola di tangan pemerintah,” kata Atal di Kendari, Rabu pagi/9/2/2022.

Baca Juga  Pendaftaran Kompetisi Jurnalistik Adinegoro 2021 Resmi Ditutup, 823 Karya Jurnalis Akan Diseleksi

Atal berharap draf regulasi tersebut bisa segera ditindaklanjuti karena tinggal menunggu langkah lanjut dari pemerintah.

“Mohon Bapak Presiden berkenan menginstruksikan kementerian terkait untuk memprosesnya. Bola di tangan pemerintah jadi Bapak Presiden tinggal tendang pakai kaki kiri atau kanan,” katanya.

Tak hanya Atal, Ketua Dewan Pers, M Nuh dalam sambutannya, turut menyinggung draft regulasi publisher dimaksud.

“Sebagai makhluk digital, dia bisa masuk ke mana pun, termasuk ke dunia pers. Oleh karena itu, dunia pers memerlukan payung hukum untuk melindungi dirinya- publisher pight,” ujar M. Nuh.

Baca Juga  Ekonomi Biru dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Nuh menyebut, draft publisher right sudah diserahkan langsung kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Kementerian Komunikasi Informatika.

“Terima kasih kepada Pak Mahfud, Pak Johnny Plate dan para menteri yang lain atas kerja samanya yang baik selama ini. Kami yakin dan berharap, Insyaa Allah dalam waktu tidak terlalu lama payung hukum tersebut segera terbit untuk melindungi kami insan pers dari bahayanya hujan dan teriknya matahari,” tutup Nuh.

Menanggapi Atal dan Nuh, Jokowi yang hadir melalui Zoom Meeting menegaskan pemerintah segera mendorong penyelesaian regulasi untuk menciptakan iklim industri dan persaingan pers yang sehat.

Baca Juga  Soal Pengaduan ke Dewan Pers, Catatan Hendri Ch Bangun

“Pilihannya ada tiga, apakah segera mendorong undang-undang baru atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP. Pilih yang mana?” kata Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, menyerahkan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers agar regulasi ini bisa segera diselesaikan.

“Saya akan terus mendorong setelah nanti pilihan sudah ditentukan,” ungkap Jokowi.

Pelaksanaan Puncak Peringatan HPN 2022 dolilaksanakan secara hibryd. Hadir di Kendari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menpora Zainuddin Amali dan para Duta Besar. (fh)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *