BELITUNG TIMUR — Aksi demonstrasi di wilayah operasional PT TIMAH Tbk di Kabupaten Belitung Timur beberapa waktu lalu menjadi peringatan keras bagi semua pihak.
Di tengah keresahan penambang rakyat, persoalan harga hingga sulitnya akses pembelian bijih timah, Ketua MPC Pemuda Pancasila Belitung Timur, Irwansyah, meminta PT TIMAH tidak sekadar hadir sebagai perusahaan, tetapi kembali membangun kedekatan dengan masyarakat.
Irwansyah bahkan menyebut momentum pascademonstrasi sebagai saat yang tepat bagi PT TIMAH untuk “comeback” dan membuka kembali ruang komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan hingga kelompok penambang rakyat.
“Kami berharap PT TIMAH comeback again ke wilayah karena masyarakat rata-rata hidup dari tambang. Kami tetap berprasangka baik dan berharap PT TIMAH kembali hadir bersama masyarakat,” kata Irwansyah.
Menurutnya, keresahan yang muncul di tengah masyarakat bukan persoalan yang lahir dalam semalam. Ada persoalan yang telah menumpuk, mulai dari mekanisme pembelian hingga keterbatasan penyerapan bijih timah masyarakat.
Bukan Sekadar Soal Harga
Irwansyah menilai persoalan saat ini sudah berkembang. Jika sebelumnya sorotan banyak tertuju pada harga bijih timah, kini masyarakat juga menghadapi persoalan akses dan kapasitas pembelian.
Antrean serta terbatasnya kemampuan penyerapan dinilai berpotensi memunculkan masalah baru di lapangan.
“Skema jangka pendek ini penting. Kondisinya sudah beralih dari persoalan harga ke persoalan pembelian yang harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia meminta mekanisme pembelian dievaluasi agar masyarakat yang menjalankan aktivitas pertambangan sesuai ketentuan memiliki kepastian untuk menjual hasil produksinya melalui jalur resmi.
Bila memungkinkan dan tidak bertentangan dengan aturan, kapasitas titik pembelian atau meja goyang juga dinilai perlu dioptimalkan untuk mengurai antrean dan mempercepat pembayaran.
PT TIMAH Diminta Jangan Berjarak dengan Masyarakat
Bagi Irwansyah, PT TIMAH memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Belitung Timur. Ia mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan selama ini tidak semata-mata identik dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga pernah berkontribusi terhadap pembangunan sejumlah fasilitas publik.
Jalan, rumah sakit, sekolah hingga pembangkit listrik disebut menjadi bagian dari sejarah kontribusi perusahaan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia berharap hubungan perusahaan dan masyarakat tidak berhenti pada aktivitas bisnis.
“Transparansi dan keterbukaan sangat penting. Kami juga mengimbau agar jajaran PT TIMAH di wilayah dapat melakukan pertemuan dengan aktivis dan kelompok masyarakat,” katanya.
Menurut dia, LSM dan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari kultur sosial Belitung Timur. Merangkul mereka dinilai penting untuk membangun komunikasi dua arah sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang sepotong-sepotong.
Masyarakat, lanjutnya, jangan hanya mendapatkan penjelasan ketika konflik atau persoalan muncul. Edukasi terkait regulasi, kebijakan pembelian serta perkembangan aktivitas pertambangan perlu dilakukan secara berkala.
Jangan Sampai Jalur Resmi Sempit, Jalur Ilegal Membesar
Irwansyah juga mengingatkan adanya konsekuensi lain jika saluran pembelian resmi tidak mampu mengakomodasi hasil tambang masyarakat.
Menurutnya, ketika akses legal terbatas, celah bagi munculnya praktik pembelian melalui jalur tidak resmi hingga penyelundupan bisa semakin terbuka.
“Ketika saluran pembelian resmi terbatas, tentu ada risiko munculnya praktik pembelian melalui jalur yang tidak resmi hingga penyelundupan,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak seharusnya diselesaikan dengan saling menyalahkan.
Sebaliknya, pemerintah dan aparat penegak hukum bersama perusahaan harus memperkuat pengawasan sekaligus memastikan tersedia mekanisme legal yang dapat diakses masyarakat.
“Kita tidak ingin menyalahkan PT TIMAH. Justru yang kami harapkan adalah bagaimana perusahaan bisa kembali hadir dan membuka ruang bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai aturan,” tegasnya.
Semua Pihak Harus Duduk Satu Meja
Irwansyah menilai pemerintah daerah, PT TIMAH, aparat penegak hukum dan masyarakat tidak boleh berjalan dengan agenda masing-masing.
Koordinasi menjadi kata kunci agar penataan pertambangan tidak justru melahirkan persoalan baru.
Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan masyarakat tetap harus berada dalam koridor hukum dan dilakukan di wilayah yang diperbolehkan.
“Yang kita inginkan, siapa pun yang punya kewenangan mari bersatu padu, baik PT TIMAH, pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.”
Menurutnya, Belitung Timur memiliki aturan yang harus dihormati bersama. Karena itu, penyelesaian persoalan pertambangan tidak cukup hanya dengan pendekatan penertiban, tetapi juga membutuhkan komunikasi dan solusi yang realistis bagi masyarakat.
“Harapannya semua pihak tidak bergerak sendiri-sendiri. PT TIMAH, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat harus berada dalam satu koordinasi sehingga langkah yang diambil bisa benar-benar terarah,” katanya.
Bara Jangan Dibiarkan Membesar
Bagi Pemuda Pancasila Belitung Timur, aksi demonstrasi tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai peristiwa jalanan. Momentum itu perlu dijadikan pintu masuk untuk memperbaiki komunikasi yang selama ini dinilai belum optimal.
Irwansyah mengatakan masyarakat Belitung Timur masih menyimpan harapan besar terhadap PT TIMAH.
Kini, kata dia, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan, melainkan langkah nyata: membuka ruang dialog, memperjelas mekanisme pembelian, memperkuat pengawasan, serta memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan.
“Yang paling penting sekarang menjaga kondusivitas. Jangan sampai bara di masyarakat terus membesar. Mari membuka diri, bersinergi dengan semua pihak dan mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur segera mengambil langkah konkret yang mampu memberi kepastian kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan ketertiban aktivitas pertambangan di daerah. (*)