JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat kolaborasi strategis dengan BPJS Kesehatan guna memperluas jangkauan perlindungan kesehatan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Melalui kerja sama ini, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan akses layanan kesehatan, termasuk penyediaan apotek dan klinik di wilayah pedesaan.
Sekretaris Kemenkop, Ahmad Zabadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah diteken bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 23 Desember 2024 lalu.
Ia mengungkapkan, pemerintah menargetkan peluncuran operasional 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus 2026. Program ini diyakini mampu menjangkau puluhan juta masyarakat desa.
“Jika rata-rata satu koperasi memiliki seribu anggota, maka setidaknya ada 30 juta masyarakat desa yang akan terfasilitasi pada tahap awal,” ujar Ahmad Zabadi dilansir dari rmol.id, Selasa (7/4/2026)
Menurut Zabadi, potensi ini masih bisa terus berkembang, mengingat terdapat lebih dari 83 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Jika seluruhnya memiliki koperasi aktif, maka lebih dari 80 juta masyarakat berpotensi mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Yang menarik, Kopdes Merah Putih tidak hanya difokuskan pada sektor ekonomi, tetapi juga akan bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat melalui gerai apotek dan klinik.
“Ke depan, koperasi juga akan menghadirkan layanan kesehatan. Masyarakat desa bisa mendapatkan obat dan layanan medis langsung melalui koperasi,” jelasnya.
Zabadi juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah koperasi aktif yang mencapai ratusan ribu unit di Indonesia, peluang untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai sangat besar.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyebutkan bahwa saat ini cakupan kepesertaan program JKN telah mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia.
Ia menegaskan, fokus utama kerja sama ini adalah menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan layanan kesehatan yang merata, sehingga masyarakat tidak terbebani biaya pengobatan.
“Kerja sama ini bertujuan agar program JKN benar-benar menjangkau hingga ke desa, masuk ke ekosistem koperasi, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain dengan Kemenkop, BPJS Kesehatan juga menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain guna memperkuat ekosistem layanan kesehatan nasional.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap akses kesehatan semakin merata hingga pelosok desa, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pilar kesejahteraan masyarakat. (*)