PANGKALPINANG – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Terendah di Indonesia. Bersumber data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2021. Benarkah demikian?
Sebelum memahami indikator kemiskinan, yang perlu diketahui adalah Garis Kemiskinan (GK). Nah, masyarakat yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan ini lah yang disebut ‘miskin’ dan yang jauh di bawah garis kemiskinan di sebut ‘sangat miskin (kronis)’.
Saat ini Garis Kemiskinan Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi tertinggi di Indonesia, yaitu Rp.752.203,- sedangkan GK nasional berada pada Rp.472.525,-.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami menyebutkan kedalaman kemiskinan yang dialami Babel mengalami penurunan dari September 2020 berada pada posisi 0,789 menjadi 0,609 pada Maret 2021.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal ini baik adanya, masyarakat yang miskin mulai memiliki daya beli.
“Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada poin ini Babel berada pada urutan pertama se-Indonesia. Artinya, jumlah pengeluaran masyarakat miskin semakin dekat dengan pengeluaran rata-rata masyarakat miskin,” ungkapnya, Rabu (18/8/2021).
Seperti yang kita ketahui, Indeks Kedalaman Kemiskinan atau rata-rata masyarakat miskin mengalami kedekatan dengan GK. Artinya, belanja masyarakat miskin tidak mengalami ketimpangan atau keparahan yang sangat dalam. Sehingga, masyarakat miskin masih memiliki kemampuan untuk membeli.
Secara sederhana yang terjadi saat ini, masyarakat miskin dalam kategori parah/kronis menjadi lebih sedikit. Dalam 4,9 persen penduduk Babel yang mengalami kemiskinan, ada beberapa masyarakat ‘miskin parah’ yang bergerak mengalami kenaikan pengeluaran.
Hal ini tentu menjadi nilai positif bagi para stakeholder pusat dan daerah yang telah memberikan intervensi kepada masyarakat sangat miskin (kronis).
Dengan data ini, harapan agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat miskin dan miskin parah secara tepat sasaran menjadi semakin terlihat. Perlahan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi semakin tipis.
Bantuan dari pemerintah pusat dan daerah tentu menjadi salah satu faktor meningkatnya pengeluaran masyarakat yang memberikan indikasi baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
