PANGKALPINANG – Situasi ekonomi dunia bergolak. Prediksi ekonomi 2023 memburuk. Meski keadaan global gelap, Indonesia adalah harapan.
“Ahamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Managing Director IMF mengatakan di tengah dunia yang gelap Indonesia adalah titik terang. Hal ini merupakan kerja keras kita semua,” ujar Presiden Joko Widodo.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, ke seluruh Gubernur secara hybrid, Kamis (1/12/2022), Penjabat Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom dari Pangkalpinang.
Presiden di Istana Negara Jakarta, mengungkapkan tingkat inflasi Indonesia 5,8 %. Pada saat sama rata-rata inflasi dunia di atas 10% bahkan ada yang mencapai lebih dari 75%.
Kinerja ekonomi Indonesia cukup menggembirakan, pada kuartal kedua 2022 ekonomi tumbuh 5,44% dan di kuartal ketiga tumbuh lebih baik 5,72%.
Sedangkan volume perdagangan tumbuh hingga 58%. Indonesia juga surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut.
“Kita tetap berhati-hati dan waspada, karena keadaan ekonomi global saat ini kondisi tidak normal. Harus memiliki sense of crisis dan siap atas segala kemungkinan yang terjadi. Bukan hanya untuk bertahan, tapi bisa memanfaatkan semua peluang,” kata Jokowi.
Karena itu, strategi besar disiapkan dalam APBN 2023, harus konsisten dikerjakan. APBN 2023 ditempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural.
Fokus APBN 2023 pada enam kebijakan, yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta dapat memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM,” jelasnya.
Menurut Jokowi tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Maka harus bekerja secara terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri.
“Gubernur, bupati dan walikota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali, dan merupakan momok bagi semua negara. Oleh sebab itu, percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” kata Jokowi. (*)
