PANGKALPINANG – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih belum mencapai angka Rp1 triliun.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Wijaya
menilai kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya di daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum diskusi, realisasi penyaluran KUR di Babel saat ini masih berada pada kisaran Rp800 miliar hingga Rp900 miliar. Angka tersebut dinilai masih rendah dibandingkan dengan potensi kebutuhan pembiayaan masyarakat.
“Penyaluran KUR di Bangka Belitung ini masih di bawah Rp1 triliun. Artinya, potensinya sebenarnya masih sangat besar,” ujar Eko dalam Forum Media Update di Pangkalpinang, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, peningkatan penyaluran KUR dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
Namun, optimalisasi penyaluran KUR masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses pembiayaan bagi sektor usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti nelayan.
Pemerintah terus mendorong agar penyaluran KUR hingga plafon Rp100 juta dapat diberikan tanpa persyaratan agunan tambahan sesuai kebijakan yang berlaku. Dorongan tersebut terutama disampaikan kepada bank-bank penyalur KUR, khususnya perbankan milik negara.
“Kami selalu mendorong bank-bank negara agar untuk KUR sampai Rp100 juta tidak meminta agunan tambahan,” katanya.
Meski demikian, pihak pemerintah memahami bahwa perbankan tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang sebenarnya memiliki potensi, tetapi pengajuan KUR-nya belum dapat disetujui karena dinilai memiliki risiko tinggi.
Salah satu contoh terjadi di Kecamatan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Wilayah yang banyak dihuni kelompok nelayan tersebut masih menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan KUR.
“Hasil komunikasi kami dengan perbankan, alasannya sederhana, yakni karena risikonya tinggi,” ungkapnya.
Risiko tersebut tidak terlepas dari karakter usaha nelayan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ketika musim angin kencang tiba, aktivitas melaut terhenti sehingga pendapatan nelayan ikut menurun. Sementara cicilan KUR tetap harus dibayarkan setiap bulan.
“Ketika mereka harus membayar angsuran Rp5 juta, Rp6 juta, atau Rp7 juta per bulan, sementara pada musim tertentu mereka tidak memiliki pemasukan, tentu akan sangat berat,” jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah kini terus berdiskusi dengan pihak perbankan untuk mencari pola pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakter usaha masyarakat, terutama sektor nelayan yang memiliki pendapatan musiman.
“Dengan potensi ekonomi yang masih terbuka luas, peningkatan akses KUR di Babel diharapkan mampu memperkuat sektor UMKM, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,”jelas Eko. (wah)