PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2026.
Dalam rapat itu terungkap, APBD Kota Pangkalpinang 2026 mengalami defisit sebesar Rp170 miliar. Hal ini justru menjadi ujian tersendiri bagi Prof Udin dan Cece Dessy yang baru dua hari dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang.
“Kenyataannya sudah seperti itu. Yang penting kita harus optimis dengan anggaran yang ada. Tentunya kita tetap mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan berupaya menumbuhkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan tahun 2026 nanti bisa kita lewati dengan tetap optimis,” ujar Prof. Saparudin, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, langkah utama yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menghadapi defisit ini adalah efisiensi anggaran. Kegiatan yang bersifat sekunder akan ditunda sementara, sedangkan kegiatan yang bersifat primer akan menjadi prioritas.
“Misalnya untuk kegiatan rapat, kalau tidak perlu tidak usah dilakukan. Untuk kajian-kajian kalau masih bisa ditunda, ya kita tunda dulu,” jelasnya.
Prof. Saparudin juga mengungkapkan bahwa dirinya baru pertama kali masuk kerja dan langsung menandatangani nota kesepakatan tersebut. Ia menyebut, hal ini menjadi kesempatan untuk mempelajari kondisi anggaran dan beradaptasi dengan perubahan kebijakan fiskal yang terjadi.
“Ini kita pelajari dulu dan menerima kenyataan bahwa kita harus mengetatkan, karena setiap anggaran harus kita pertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menjelaskan, perubahan pola anggaran ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pemerintah pusat dan DPRD.
“Pemerintah pusat menuntut daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengusulkan anggaran. Karena itu, kita juga berharap DPRD dapat mendorong ke pusat agar anggaran tersebut bisa digolkan,” tambahnya.
Wali Kota menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak hanya dialami oleh Pangkalpinang, tetapi juga oleh hampir seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
“Penurunan ini hampir terjadi di semua daerah. Oleh karena itu, kita harus tetap optimis, karena kita semua adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat. Jadi, kita harus bisa menjawab kepercayaan itu dengan kerja nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Saparudin menyebutkan beberapa sektor yang diminta oleh DPRD untuk dioptimalkan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pajak restoran, pajak reklame, retribusi sampah, kompensasi terhadap lahan perumahan, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Catatan-catatan ini akan menjadi perhatian kami dan segera kami tindak lanjuti dengan implementasi kerja yang melibatkan wali kota, wakil wali kota, sekda, dan seluruh OPD,” pungkasnya.(adv)