PANGKALAN BALAI — Pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi memasuki rangkaian pemeriksaan Semester I Tahun 2026 dengan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti langsung dari Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin oleh Bupati Banyuasin Askolani bersama Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Banyuasin, serta Kepala BPKAD Banyuasin Yuni Khairani.
Entry meeting secara nasional dipimpin oleh jajaran BPK RI bersama unsur legislatif dan pejabat pemeriksaan keuangan negara, yang menandai dimulainya rangkaian audit laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dalam paparan teknisnya, BPK RI menekankan pentingnya transformasi digital serta penguatan disiplin pengelolaan keuangan daerah. Daerah yang mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas belanja dinilai akan lebih siap dalam mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan.
Selain itu, DPRD juga disebut memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan serta mendorong tindak lanjut hasil pemeriksaan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik.
Rangkaian pemeriksaan LKPD Tahun 2025 sendiri telah dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Mei 2026, meliputi tahap komunikasi teknis, pemeriksaan interim, penyampaian LK Unaudited, hingga pemeriksaan terinci.
Bupati Banyuasin, Askolani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan dengan prinsip transparan dan akuntabel.
“Kami siap mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan dengan transparan dan akuntabel. Harapan kami, Kabupaten Banyuasin kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menargetkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik serta mempertahankan capaian opini WTP sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. (***)