PANGKALPINANG – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional. Salah satu penyebab utamanya dinilai berasal dari terus melemahnya industri timah yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Hal itu diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Wijaya dalam saat memaparkan kondisi ekonomi daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Babel berada di angka 4,3 persen, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mencapai 5,1 persen.
“Kalau dibandingkan dengan nasional, kita masih cukup jauh,” kata Eko pada kegiayab Media Update terkait kinerja idustri jasa keuangan di TaCasteel, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, perlambatan industri timah tidak hanya berdampak pada sektor pertambangan, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Daya beli melemah, perputaran uang melambat, hingga pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor timah ikut tergerus.
Ia bahkan menceritakan pengalamannya saat berbincang dengan seorang pengemudi dalam perjalanan menuju bandara. Sang sopir mengaku kondisi ekonomi saat ini jauh lebih berat dibanding beberapa tahun lalu.
“Beliau bercerita sekarang mencari uang jauh lebih susah. Aktivitas tambang sudah tidak seperti dulu sehingga pendapatan masyarakat ikut menurun,” ujarnya.
Meski demikian, Kepala OJK menilai Bangka Belitung masih memiliki harapan melalui sektor lain, terutama perkebunan kelapa sawit dan sejumlah komoditas unggulan yang dinilai mampu menopang perekonomian di tengah lesunya industri timah.
“Sektor-sektor tersebut diharapkan bisa menjadi penyeimbang dan meng-offset perlambatan yang terjadi di sektor pertambangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa pengawasan sektor jasa keuangan di Bangka Belitung dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) berada dalam pengawasan OJK, sementara penanganan kasus tertentu dapat melibatkan OJK Pusat.
“Kalau ada persoalan di kantor cabang yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, pemeriksaannya bisa melibatkan OJK Pusat. Jadi sifatnya situasional sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia berharap struktur ekonomi Bangka Belitung ke depan tidak lagi terlalu bergantung pada komoditas timah. (wah)