PANGKALPINANG – Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang terus menunjukkan tren peningkatan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, jumlah penduduk kini mencapai 233.466 jiwa, naik sekitar 34.429 jiwa dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 199.037 jiwa.
Komposisi penduduk masih didominasi laki-laki dengan jumlah 118.226 jiwa, sementara perempuan 115.240 jiwa. Selisih keduanya hanya 2.986 jiwa, mencerminkan struktur demografi yang relatif seimbang meski laki-laki masih mendominasi.
Pertumbuhan penduduk tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Bertambahnya jumlah warga harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Di sektor ketenagakerjaan, kondisi Kota Pangkalpinang menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk usia kerja mencapai 170.940 orang, dengan 113.760 orang masuk dalam angkatan kerja. Sebanyak 107.208 orang telah bekerja, sedangkan 6.552 orang masih mencari pekerjaan.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 66,55 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,76 persen pada 2025. Angka ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,98 persen, menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Namun, di balik membaiknya kondisi ketenagakerjaan, angka kemiskinan justru kembali mengalami kenaikan. Setelah sempat turun menjadi 8,87 ribu jiwa atau 4,04 persen pada 2024, jumlah penduduk miskin pada 2025 meningkat menjadi 9,99 ribu jiwa atau 4,50 persen dari total penduduk.
Kenaikan tersebut terjadi di tengah meningkatnya garis kemiskinan yang kini mencapai Rp956.990 per kapita per bulan, naik dari Rp925.522 pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan biaya hidup masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, meskipun peluang kerja mulai membaik.
Data tersebut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya mampu menekan angka kemiskinan.
Pemerintah Kota Pangkalpinang dinilai perlu memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, serta penguatan program perlindungan sosial agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata. (wah)