PANGKALPINANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski realisasi anggaran pemerintah daerah dinilai cukup tinggi, Gerindra mengingatkan bahwa masih adanya anggaran yang tidak terserap mencapai Rp106,7 miliar telah berdampak langsung pada pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Narulita Sari Fraksi Partai Gerindra, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025
Dalam pandangannya, Gerindra mencatat realisasi anggaran organisasi perangkat daerah mencapai 90,63 persen dari total pagu anggaran. Capaian itu dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Namun, fraksi menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran tidak boleh menutupi persoalan mendasar yang masih terjadi.
“Di balik angka-angka tersebut terdapat persoalan mendasar yang perlu dievaluasi secara jujur dan terbuka,” demikian disampaikan Narulita.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti kebijakan pengendalian fiskal yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah tertundanya penyaluran beasiswa berprestasi senilai Rp2,46 miliar serta terganggunya layanan kesehatan di sejumlah daerah terpencil.
Menurut fraksi, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Gerindra juga mengkritisi struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja pegawai. Di sejumlah organisasi perangkat daerah, belanja pegawai disebut masih menyerap sekitar 50 hingga 70 persen anggaran, sedangkan belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat hanya berkisar 30 hingga 50 persen.
Kondisi tersebut dinilai membuat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi kurang optimal.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Gerindra juga menilai lemahnya kualitas perencanaan program di sejumlah OPD menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Persoalan tersebut, menurut mereka, seharusnya dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan melalui analisis kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan yang lebih matang.
Sebagai bentuk perbaikan, Gerindra menyampaikan lima rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di antaranya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengendalian fiskal bersama DPRD, melakukan restrukturisasi belanja agar lebih berpihak kepada kepentingan publik, memperkuat kualitas perencanaan program di setiap OPD, segera menyalurkan beasiswa dan bantuan sosial yang tertunda, serta memperkuat pengawasan internal melalui pelaporan berkala kepada Gubernur dan DPRD.
Di akhir pandangannya, Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kepulauan Bangka Belitung. (wah)