BANDA ACEH — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh mendesak Polisi Militer (POM) TNI Angkatan Darat turun tangan mengusut secara serius insiden yang menimpa Bendahara JMSI Aceh Utara-Lhokseumawe, Haiqal Alfikri, di Tanah Luas, Aceh Utara, Jumat (28/8/2026).
Insiden yang diduga melibatkan dua prajurit TNI AD tersebut menjadi perhatian serius JMSI Aceh. Haiqal disebut sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif setelah mengalami dugaan kekerasan yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola.
Ketua JMSI Aceh, Hendro Saky, menyatakan keprihatinan sekaligus kekecewaannya atas peristiwa tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan dan penanganan yang transparan, terlebih karena menyangkut anggota organisasi pers dan diduga melibatkan aparat negara.
“Sebagai Ketua JMSI Aceh, saya menyesalkan insiden itu. Harapannya, persoalan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum maupun aspek lain yang diatur dalam ketentuan,” ujar Hendro di Banda Aceh dalam keterangannya, akhir pekan kemarin.
JMSI Aceh mengaku telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak untuk memperoleh gambaran mengenai kronologi dan akar persoalan yang sebenarnya terjadi.
Namun, JMSI menilai fakta-fakta dalam perkara tersebut harus dibuka secara terang. Tidak boleh ada ruang bagi penyelesaian yang justru menimbulkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.
POM TNI Diminta Jangan Diam
JMSI Aceh secara khusus meminta POM TNI AD melakukan investigasi terhadap dugaan keterlibatan prajurit dalam insiden tersebut.
Desakan ini disampaikan karena pihak yang diduga terlibat merupakan personel TNI AD. Terlebih, menurut informasi yang diterima JMSI, saat peristiwa terjadi kedua prajurit tersebut mengenakan seragam TNI AD.
Video terkait insiden itu juga disebut telah beredar di tengah masyarakat.
“Pihak kami berharap POM TNI AD turun langsung melakukan investigasi dan menangani perkara ini, sebab persoalan ini melibatkan personel TNI AD,” tegas Hendro.
Menurut JMSI Aceh, penanganan yang profesional dan terbuka penting dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil.
Jika diperlukan, JMSI juga membuka opsi pembentukan tim pencari fakta yang melibatkan unsur pers, masyarakat, POM TNI, dan Polri.
Tim tersebut dinilai dapat menjadi jalan untuk mengurai persoalan secara objektif, mulai dari kronologi kejadian, pemicu insiden, hingga dugaan tindakan kekerasan yang dialami Haiqal.
Jangan Sampai Hubungan Pers dan Aparat Tercoreng
Hendro menegaskan, JMSI tidak ingin insiden tersebut merusak hubungan baik antara insan pers dan aparatur negara yang selama ini terjalin di Aceh.
Namun, hubungan baik itu, menurutnya, justru harus dibangun di atas penghormatan terhadap hukum, profesionalitas, dan keterbukaan.
Karena itu, penyelesaian kasus tidak cukup hanya dengan meredam persoalan. Fakta harus ditemukan dan mekanisme hukum harus berjalan apabila memang terdapat dugaan pelanggaran.
“Dengan begitu, kasus yang menimpa saudara Haiqal, penanganannya lebih objektif, transparan, jujur, dan terbuka untuk diketahui publik, khususnya komunitas pers di Aceh,” katanya.
JMSI Aceh memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut.
Langkah itu disebut sebagai bentuk komitmen organisasi untuk memastikan setiap pengurus dan anggota media siber di Aceh memperoleh perlindungan hukum serta dapat menjalankan tugas jurnalistik dan aktivitas kemasyarakatan tanpa intimidasi maupun kekerasan.
JMSI Aceh menegaskan, keadilan harus ditegakkan dan setiap dugaan pelanggaran hukum harus diuji melalui mekanisme yang berlaku. (JMSI)