Pengurus APDESI Babel Dikukuhkan, Ridwan: Masyarakat Desa Harus Lebih Produktif

PANGKALPINANG – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengukuhkan pegurus DPD Asosiasi Pemerintahan Desa Selutuh Indonesia atau APDESI Provinsi Babel di ruang Pasir Padi, kantor gubernur, Senin (26/12/2022).

Ketua APDESI Munzilin, Sekretaris John Hendri dan Bendahara Fathurrohim serta pengurus lainnya adalah hasil Musyawarah Daerah (Musda) III APDESI Babel pada 26 November 2022.

Ada 76 pengurus yang dilantik oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP APDESI, Ana Karmana, dan dikukuhkan oleh Dewan Pembina APDESI Babel Ridwan Djamaluddin.

Ridwan mengatakan jika APDESI yang diisi oleh para kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu, para kepala desa tersebut memiliki pekerjaan rumah yang harus dijalankan sebagai seorang pendamping, pengayom, dan pelindung.

“Saya menitipkan banyak hal kepada para kepala desa ini. Banyak aspek yang harus kita sentuh. Tentu saya ingin masyarakat desa jauh lebih produktif. Saya sangat mengharapkan kepala desa untuk mengajak masyarakat kita produktif,” katanya.

Menurut Ridwan selain soal perekonomian, juga untuk memaksimalkan potensi pertanian, perikanan, budaya, dan pariwisata. Dua sektor lain yang tak kalah penting ialah meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesehatan.

“Saya minta bantuan bapak ibu kades untuk menggerakkan masyarakat lebih produktif. Kemudian, beberapa hal terkini muaranya di desa-desa. Narkoba, HIV/AIDS tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa-desa. Mudah-mudahan angka (penularan HIV/AIDS) ini jangan terus berkembang,” katanya.

Permasalahan kesehatan, dan pendidikan anak juga perlu perhatian lebih dari para kades melalui anggaran-anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Ridwan meminta penggunaan dana tepat guna. Ia mengharapkan peran para kades untuk tetap menjalin koordinasi dengan kepolisian maupun kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai unsur pengawas.

“Sejak pemerintah memberikan perhatian jauh lebih besar kepada desa, kita melihat pembangunan di desa-desa lebih maju. Saya melihat kualitas kades yang hadir di sini baik. Untuk itu pergunakan dana dengan baik, dan benar. Untuk kejaksaan, kepolisian, BPK, BPKP bisa memantau, mengawal secara berkala, mohon dibantu kita upayakan pencegahan di depan,” katanya.

Usai pelantikan di lanjutkan rapat koordinasi pemerintah desa, penandatanganan komitmen kerja bersama. Rakerda DPD APDESI Babel diserahkan bantuan usaha ekonomi kreatif, BLT BBM, bantuan disabilitas, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan CSR kursi roda.

Sementara itu, Wasekjen DPP APDESI Ana Karmana mengatakan, kepala desa merupakan jabatan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Artinya, seorang kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pejabat negara di tingkat desa. Ia menekankan seluruh pengurus APDESI di Babel dapat menjaga nama baik organisasi, dan memberikan peran terbaik.

“Kepala desa itu urusannya sudah dengan negara, untuk itu yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan (Kades) untuk bisa menjaga marwah itu. Sehingga, organisasi kita APDESI di tingkat pusat, daerah, cabang, kecamatan bisa bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan hirearki pemerintahannya,” katanya. (*)