PANGKALPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memanggil PT Bussan Auto Finance dan mitranya PT Adipati Bangka Perkasa, Selasa (28/12/2021).
Panggilan tersebut setelah sebelumnya ada laporan keluarga almarhum Aminah pembeli sepeda motor Yamaha Mio, secara kredit melalui leasing BAF di bulan Februari 2018.
Informasi yang dihimpun, pembayaran cicilan dilakukan Ponimin suami dari Aminah sebagai debitur yang menjamin pelunasan kredit hingga tempo waktu selama 30 bulan.
Namun, Aminah meninggal dunia, pada Tanggal 25 Agustus 2020. Masalah semakin rumit ketika, pasca 40 hari meninggalnya Aminah, Ponimin juga meninggal pada, 16 Oktober 2020.
Pengakuan pihak keluarga, ahli waris melaporkan kembali ke PT BAF serta meminta keterangan status kredit kepada PT BAF melalui pegawainya yang datang untuk melakukan penagihan ke rumah.
Hingga pada 25 Juli 2021 datang pihak yang mengaku dari PT Adipati Bangka Perkasa sebagai mitra PT BAF untuk meminta penjelasan terkait macetnya sisa pembayaran kredit yang menurut mereka masih tersisa 4 bulan.
Kemudian pada, Kamis (7/10/2021) pihak perusahaan tersebut mengambil sepeda motor tersebut di Koba, Kabuoaten Bangka Tengah.
Kelurga korban, Yudi berdasarkan surat kuasa yang diberikan ahli waris melaporkan PT Adipati dan PT. BAF ke Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil.
Mediasi dilakukan pada, Selasa (28/2/2021), oleh Kabid HAM Kanwil Kemenkum HAM Bangka Belitung, Suherman.
Usai mediasi antara pelapor, pihak BAF dan Adipati, kepada wartawan, Selasa (28/2/2021) mengatakan, menilai persoalan penarikan motor yang dilakukan oleh PT. Adipati ini sebenarnya ada miskomunikasi antara kedua belah pihak.
Herman juga mengatakan penarikan melalui debt collector melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Fidusia.
“Ketika debitur cidera janji maka kreditur berhak mengambil secara kuasa sendiri, namun kuasa itu tidak bisa dilakukan kreditor karena ada perlawanan dari para pihak sehingga muncul putusan MK,” ujar Suherman.
Lebih jauh dijelaskan Suherman, penarikan kendaraan sebenarnya juga tidak disebutkan dalam Undang-undang, karena yang bisa menarik itu adalah Pengadilan yang disebut Sita Eksekutorial.
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 proses eksekusi atau penarikan kendaraan oleh Debt Collector harus melengkapi sertifikat fidusia, surat kuasa atau surat tugas penarikan, kartu sertifikasi sebagai debt collector dan kartu identitas.
Sementara Eko Setiawan pengacara PT. Adipati Bangka perkasa, Eko Setiawan mengungkapkan bahwa adanya miskomunikasi antara pihak.
“Ini hanya miskomunikasi saja, kami dari PT. Adipati mendapatkan kuasa dari BAF untuk melakukan pengamanan aset atau objek tersebut,” tegasnya.
Sementara hingga berita ini dimuat suarabangka.com masih mengupayakan konfirmasi terkait hal ini kepada PT BAF dan pihak terkait. (gas)
