PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan menggelontorkan bantuan pribadi sebesar Rp50 juta untuk Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh).
Bantuan itu disampaikan Hidayat saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ke-15, Senin (7/9/2026).
Di hadapan civitas akademika, Hidayat menilai perkembangan Unmuh cukup signifikan. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi tersebut ikut memperkuat kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung.
“Harapan saya, untuk Unmuh yang ke-15 tahun ini, sukses selalu. Bisa berkembang pesat. Universitas ini perkembangan pesat sekali,” kata Hidayat.
Namun bagi Hidayat, perhatian terhadap pendidikan tidak cukup hanya melalui program dan anggaran pemerintah. Ia memilih turun langsung dengan memberikan bantuan dari kantong pribadinya.
Menurutnya, dunia pendidikan masih menghadapi berbagai kebutuhan yang tidak ringan sehingga bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban Unmuh.
“Tadi saya bantu pakai dana pribadi, karena pendidikan ini susah, ya. Meringankan beban untuk Unmuh,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai nominalnya, Hidayat menyebut bantuan tersebut mencapai Rp50 juta.
“Tadi kita bantu Rp50 juta dari dana pribadi,” katanya.
Tak hanya soal bantuan untuk Unmuh, Hidayat juga menyoroti prinsip yang menurutnya jauh lebih penting: jangan sampai persoalan administrasi membuat anak Babel kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi.
Hal itu mencuat ketika Hidayat ditanya mengenai mahasiswa yang terkendala perubahan desil sehingga bantuan KIP Kuliah yang sebelumnya diharapkan justru batal diterima.
Hidayat mengaku belum memperoleh laporan mengenai persoalan tersebut. Ia memilih memastikan persoalan itu terlebih dahulu melalui Dinas Pendidikan.
“Saya cek dulu ke Dinas Pendidikan ya, saya belum menerima laporan masalah itu,” ujarnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak semestinya berhenti pada urusan data dan administrasi. Bagi Hidayat, pemerintah harus memastikan anak-anak di Bangka Belitung tetap memiliki akses untuk bersekolah.
Hal serupa ia sampaikan ketika ditanya mengenai angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung yang masih menjadi perhatian.
Hidayat tidak masuk terlalu jauh ke aspek teknis dan menyerahkan penjelasannya kepada Dinas Pendidikan. Namun ia menegaskan satu target yang menurutnya tidak boleh ditawar: tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah.
“Harapan kita semua ingin maju semuanya. Utama tidak ada anak yang tidak sekolah. Harus sekolah,” tegasnya.
Penerbangan Delay, Hidayat Minta Warga Tak Paksa Terbang
Dalam kesempatan yang sama, Hidayat turut menanggapi kondisi penerbangan yang masih mengalami penundaan.
Ia menyebut gangguan tersebut berkaitan dengan force majeure, terutama faktor alam yang berada di luar kendali manusia.
“Penerbangan itu karena force majeure. Bukan karena manusia, tapi karena alam. Ditunggu saja, mungkin besok sudah dibuka,” ujarnya.
Saat kembali ditanya mengenai kondisi penerbangan pada hari tersebut, Hidayat memastikan penundaan masih terjadi. “Masih delay,” katanya.
Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru dan tidak memaksakan penerbangan ketika kondisi belum memungkinkan.
Menurutnya, keselamatan penumpang harus menjadi pertimbangan utama. “Sabar saja. Karena ini kan bencana alam, tidak bisa kita atasi. Pesawat tidak bisa kita paksakan terbang demi keselamatan kita,” pungkas Hidayat. (***)