PANGKALPINANG – Dalam rangka meningkatkan kemampuan para pengelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil DJPb menggelar FGD bertajuk, “Mengawal Akuntabilitas untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Berkualitas & Berbudaya WTP”, Selasa (26/10/2021), dilaksanakan secara daring.
Edih Mulyadi, Kakanwil DJPb Babel, dalam sambutannya menyebutkan kegiatan tersebut juga sarana koordinasi dan berbagi ilmu untuk membangun sinergi antara Kanwil DJPb dan pemerintah daerah.
Edih menekankan capaian opini WTP atas seluruh LKPD di Provinsi Babel Tahun 2020 diharapkan dapat memompa semangat seluruh pihak terkait untuk terus bekerja dan berkarya sehingga opini WTP dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Selain sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, bagi Kanwil DJPb Provinsi acara ini merupakan salah satu perwujudan tugas baru Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang merupakan representasi Menteri Keuangan di daerah.
MoU pengelolaan keuangan yang telah diinisiasi dan ditandatangani Kakanwil DJPb dengan Gubernur diharapkan juga diikuti oleh penandatanganan MoU serupa dengan seluruh Bupati dan Walikota.
Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Bidang Akuntansi, Bambang Irwanto dalam keynote speech-nya menyampaikan beberapa strategi dalam mencapai dan mempertahankan WTP antara lain: identifikasi potensi masalah laporan keuangan.
Penyelesaian masalah secara fokus dan terukur berdasarkan rencana aksi/reaksi yang telah dibuat, serta komitmen dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan.
Ertin Tri Yuliasih (Kasi PSAPD) sebagai moderator memandu acara inti dengan nara sumber: Ikhwan Mulyawan (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Surya Hadi (Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung), Agung Widiadi (Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi, DJPK) dan Matheus Agus Kristtianto (Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, DJPK), serta Juditha Madyasasi (Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung).
Kegiatan ini diikuti oleh kepala beserta pegawai SKPD, pengelola keuangan dan aset daerah, serta bidang yang terlibat dalam penyelesaian LHP BPK di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Materi dan diskusi banyak membahas mengenai peran internal auditor dalam mengawal akuntabilitas Laporan Keuangan, Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Overviu PP 12/2019 (tantangan dan strategi pengelolaan Keuangan Daerah), TKDD 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta Overview LKPD lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 serta perolehan opini BPK.
Dengan Pelaksanaan FGD ini diharapkan potensi masalah dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2021 dapat diantisipasi dan diselesaikan sedini mungkin sehingga opini WTP atas LKPD seluruh Pemda.
Meski demikian, WTP bukanlah tujuan akhir melainkan sudah menjadi keharusan dan tuntutan. Yang lebih penting lagi adalah tercapainya akuntabilitas data yang berkualitas. (ril/fh)
