BANGKA — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak sekadar menjadi seremoni. DPRD Kabupaten Bangka menyoroti tantangan baru yang dihadapi bangsa, mulai dari disinformasi dan kejahatan siber hingga persoalan kedaulatan pangan.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD, Bupati Bangka Fery Insani, Wakil Bupati Syahbudin, Wakil Ketua II DPRD Bangka M. Taufik Koriyanto, Plt Sekretaris Daerah, serta unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Jumadi mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat hari ini lahir dari pengorbanan besar para pendahulu bangsa. Karena itu, kemerdekaan tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus diisi dengan karya, pengabdian dan pembangunan.
“Semangat perjuangan para pendahulu harus terus kita warisi. Kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan pengorbanan besar harus kita isi dengan karya, pengabdian dan pembangunan,” ujar Jumadi.
Namun, menurutnya, medan perjuangan saat ini telah berubah. Jika dahulu bangsa Indonesia menghadapi penjajahan secara langsung, kini ancaman dapat muncul melalui ruang digital dan derasnya arus informasi global.
Penyebaran berita palsu, disinformasi hingga kejahatan siber dinilai berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dan bahkan menggerus persatuan bangsa.
Di tengah keterbukaan global, masyarakat juga dituntut mampu menyaring berbagai pengaruh dari luar tanpa kehilangan identitas dan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
SDM Jadi Benteng Pertahanan
Jumadi menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci menghadapi perubahan tersebut. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mampu mengenali berbagai ancaman yang muncul di lingkungan digital.
“Karena itu, kita harus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri serta lingkungan untuk menjadi benteng dalam mencegah berbagai ancaman terhadap kedaulatan bangsa,” katanya.
Menurut Jumadi, kedaulatan tidak boleh dimaknai sebatas persoalan wilayah dan pemerintahan. Kedaulatan juga menyangkut kemampuan negara memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
Salah satu yang paling strategis adalah kedaulatan pangan.
Ketahanan pangan, kata dia, harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kehidupan sekaligus kesejahteraan masyarakat. Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menjaga wilayahnya, tetapi juga mampu memastikan rakyatnya memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.
Karena itu, pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh elemen masyarakat harus mengambil peran sesuai profesi, tugas dan kewenangannya.
“Melalui profesi, tugas dan fungsi kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkontribusi menjaga kedaulatan bangsa demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat,” ucapnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi refleksi penting menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata.
Bagi Kabupaten Bangka, pesan itu bermuara pada satu hal: kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat—melalui pangan yang terjamin, sumber daya manusia yang kuat, pembangunan yang merata dan masyarakat yang tidak mudah terpecah oleh arus informasi.
Dengan demikian, mengisi kemerdekaan bukan sekadar menggelar upacara dan memasang atribut merah putih, melainkan memastikan setiap kebijakan dan kerja pembangunan benar-benar menghadirkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. (***)