PANGKALPINANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) akan melakukan audiensi dengan Kementerian SDM soal tambang laut di Bedukang dan Tuing, Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.
Melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi suarabangka.com, Kamis (26/8/2021), Kordinator Isu Maritim BEM SI Yudi Dwiansyah Septiawan.
Yudi yang juga Presiden BEM IAIN SAS BABEL mengatakan pihaknya menolak tambang di pesisir Laut Bedukang sampai Tuing.
“Wilayah tersebut meliliki IUP tambang namun, berdampingan dengan zona konservasi, budidaya perairan, pariwisata, dan wilayah tangkap nelayan,” katanya.
Ketika terakhir ke lokasi tersebut, Rabu (25/8/2021), kata Yudi, sedikitnya ada 400 perahu nelayan dari Air Hantu hingga Tuing yang sangat bergantung dari laut wilayah tersebut.
“Kini nelayan terancam kehilangan mata pencariannya akibatkan adanya tambang timah di laut itu,” kata Yudi.
Yudi mengritik keras soal kompensasi bagi nelayan agar menerima hadirnya Kapal Isap Produksi (KIP).
“Itu tidak mencukupi kebutuhan setiap kepala keluarga, belum lagi biaya pendidikan, kebutuhan di bidang sandang, pangan, dan papan. Artinya kompensasi bukan solusi untuk menjadi ekonomi alternatif bagi nelayan,” ujar Yudi.
Potensi kerusakan ekologis akibat dari kegiatan tambang mengancam kelestarian ekosistem laut, pencemaran lingkungan di wilayah pesisir, dan perubahan iklim yang mengakibatkan wilayah pesisir menjadi dalam sehingga gelombang air laut menjadi tinggi dan bisa menyebabkan abrasi pantai secara besar-besaran.
“Masyarakat berkewajiban menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” paparnya.
“BEM SI menyatakan menolak adanya pertambangan di wilayah pesisir pantai Bedukang, Tuing sampai Pesaren Kabupaten Bangka,” katanya.
Dalam waktu dekat, kata Yudi BEM SI bersama warga akan melakukan audiensi dengan Kementerian ESDM.
“Segera dilaksanakannya audiensi bersama kementrian SDM melalui virtual,” tutup Yudi. (wah)
