PROGRAM Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rehabilitasi mangrove di Kabupaten Belitung Timur, diduga bermasalah. Badan Restorasi Gambut dan Magrove (BRGM) segera menerjunkan tim ke lapangan. Polres Beltim lebih dulu bergerak cepat melakukan penyelidikan.
Kepala BRGM, Hartono Prawiraatmadja, melalui keterangan tertulis kepada suarabangka.com grup suarapos.com, Sabtu pagi, 12 Februari 2022, mengatakan, terkait Program PEN rehabilitasi mangrove secara umum berada dalam lingkup BRGM.
“Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BRGM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPDAS Babel,” kata Hartono.
Sementara ketika ditanyakan apakah PPK sepenuhnya berada di BPDAS Babel? Hartono mengiyakan.”Iya,” katanya pendek.
BPDAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lanjut Hartono, sebagai pelaksana lapangan.
Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, kata Hartono, BRGM mendukung upaya penegakan hukum.
“Kalau memang ada indikasi penyimpangan dan ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, kami mendukung,” ujarnya.
Tak main-main. Hartono memastikan akan segera mengirimkan tim ke Beltim untuk mencari informasi lebih rinci terkait hal ikhwal pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Belitung.
“Besok (Minggu) tim turun dan langsung ke lapangan yang di Manggar dan Tanjungpandan,” ujarnya.
“Nanti kalau info sudah lebih lengkap, akan kami infokan langkah-langkah selanjutnya,” sambung Hartono.
Sementara ketika perihal penyelidikan dugaan penyimpangan rehabilitasi mangrove dikonfirmasi ke Kapolres Belitung Timur, AKBP Taufik Noor Isya, membenarkan penyelidikan tersebut.
“Sejak Desember 2021 sudah diselidiki, sejumlah pihak sudah dipanggil,” katanya kepada suarabangka.com, Sabtu pagi lewat telepon genggamnya.
Bahkan, Polres Beltim, kata Taufik sudah berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara ketika ditanya sejauh mana proses penyelidikannya dan siapa saja yang sudah dipanggil, Taufik tidak merincinya.
“Ini ranahnya dugaan tipikor, nanti kalau sudah waktunya kita sampaikan ke publik. Yang pasti proses penyelidikan masih terus berjalan,” kata Taufik.
Kepada suarabangka.com, pekan lalu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Lintas Aksi Rakyat (LSM LINTAR), Ali Hasmara melalui pernyataan tertulisnya menyebutkan kegiatan PEN rehabilitasi mangrove di Belitung seluas sekitar 2.449 hektar.
Areal tersebut tersebar di wilayah Belitung dan Belitung Timur. Yaitu di Belitung sekitar 1.041 hektar dan di Belitung Timur 1.408 hektar.
Program tersebut selain untuk merehabilitasi mangrove, juga untuk membantu masyarakat yang saat ini di tengah situasi pandemi covid-19.
Sebab, kata Ali, sejatinya pelaksanaannya melalui program padat karya yang melibatkan masyarakat luas.
“Awalnya untuk percepatan rehabilitasi mangrove dan membantu masyarakat untuk pemulihan ekonomi,” kata Ali, Jumat, 4 Februari.
Ali merinci data pihaknya, program percepatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi 41 kelompok dengan sebaran di beberapa desa pesisir.
Besarnya anggaran penanaman mangrove perhektar mencapai Rp. 19.885.000,-. Dengan luasan mencapai 1.408 hektar maka nilai dananya mencapai Rp. 27.998.080.000,-.
Dia menjelaskan jika dalam satu hektare ditanam 5.000 bibit maka diperlukan 7.040.000 batang bibit mangrove se-Belitung Timur.
“Di RAB harga per bibit Rp2.800 namun kami temukan mereka membeli bibit itu diduga dengan harga Rp500-1.500 per batang,” kata Ali.
Selain itu, hasil penelusuran di lapangan program tersebut diduga kuat tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu ditemukan sejumlah persoalan pada pembibitan dan berapa jumlah sebenarnya bibit yang sudah ditanam.
Termasuk dari penelusuran di sejumlah lokasi areal garapan Kelompok Tani Hutan (KTH) ditemukan mangrove yang telah ditanam mati dan ada pula hanya ada tiang-tiang pancangnya saja.
Sementara salah seorang Pejabat BPDAS Baturusa Cerucuk (Babel) ketika perihal ini dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu siang, belum berkomentar banyak.
Saya lagi di bandara, sebaiknya Senin saja ketemu di kantor biar enak menjelaskannya,” kata Maman singkat.
Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Tekstianto, ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu siang, belum mengangkat telepon. Begitu pula pesan tertulis lewat nomor WhatsApp belum dibalas.
Hingga berita ini dimuat suarabangka.com masih melakukan penelusuran dan mengkonfirmasi sejumlah data temuan lapangan dengan pihak terkait. (hn/fh)
