JAKARTA — Kekhawatiran terhadap melemahnya ekonomi masyarakat Pulau Belitung mendorong DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama pemerintah daerah membawa persoalan pertambangan timah ke pemerintah pusat.
Rombongan DPRD Babel yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, bersama Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, serta jajaran pimpinan DPRD kabupaten setempat, menyampaikan langsung kondisi pertambangan timah Belitung kepada Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Belitung yang terdampak perlambatan ekonomi akibat terbatasnya aktivitas pertambangan timah.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah minimnya alokasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan hasil produksi penambang rakyat sulit terserap secara maksimal dan berimbas pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pertimahan.
Dampaknya pun mulai dirasakan di berbagai sektor. Aktivitas ekonomi masyarakat melambat, daya beli menurun, usaha kecil ikut terdampak, serta peluang kerja semakin terbatas.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD berkewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” ujar Didit.
Dalam pertemuan itu, DPRD Babel juga menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, mulai dari menurunnya aktivitas ekonomi, berkurangnya serapan tenaga kerja, hingga kekhawatiran para penambang rakyat terhadap keberlanjutan usaha mereka apabila persoalan RKAB belum menemukan jalan keluar.
Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan DPRD Babel bersama pemerintah daerah. Ia mengapresiasi upaya penyampaian aspirasi melalui jalur komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas persoalan strategis yang berdampak terhadap masyarakat Belitung.
DPRD Babel berharap langkah tersebut menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat Belitung, khususnya mereka yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan timah. (*)