PANGKALPINANG – Mantan Ketua Komnas HAM Nur Kholis menilai penghormatan terhadap prinsip nilai-nilai Hak Asasi Manusia oleh PT Timah Tbk patut diapresiasi.
Hal ini tampak dari komitmen perusahaan pertambangan timah ini dengan kebijakan yang diterapkan terkait hak asasi manusia. Nilai-nilai HAM dimaksud perlindungan, penghormatan dan pemulihan.
“Saya kira sebagai BUMN PT Timah Tbk menjadi pionir dalam menerapkan HAM dalam bisnisnya,” kata Nur Kholis, ketika menjadi nasarumber dalam peluncurkan ‘Kebijakan HAM PT Timah Tbk’ atau Launching Business & Human Rights Policy PT Timah Tbk, di ruang rapat utama, Kantor Pusat PT Timah, Pangkalpinang, Selasa siang (27/9/2022).
Nur Kholis menilai kebijakan ini akan berdampak positif bagi iklim bisnis PT Timah Tbk. “Semakin moderen perusahaan, maka semakin menghormati HAM.”
Apalagi, menurutnya tuntutan entitas bisnis global terkait penghormatan terhadap HAM menjadi keniscayaan.
Selain itu Nur Kholis juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan selama ini terkait implementasi nilai-nilai HAM, termasuk perhatian PT Timah terhadap masyarakat adat.
“Saya juga mendengar PT Timah memberikan perhatian yang sangat baik bagi komunitas adat. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Menurutnya PT Timah sebagai BUMN bidang pertambangan memiliki komitmen yang baik dalam menerapkan nilai-nilai HAM dalam kegiatan usahanya.
Hal ini penting dilakukan sebagai upaya menyelaraskan kegiatan pertambangan dengan tetap menghormati HAM.
“Implementasi ini saya kirat sangat bagus. Dan kita berharap menjadi contoh bagi yang lain,” ujarnya.
Selain itu, menurut Nur Kholis pentingnya melibatkan partisipasi publik dalam implementasi nilai-nilai HAM oleh PT Timah Tbk.
“Semakin modern perusahaan, maka semakin terbuka dalam melibatkan partisipasi publik,” ujarnya.
PT Timah Tbk berkomitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia yang diwujudkan dalam Kebijakan HAM dan menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kebijakan dan standar operasional prosedur PT TIMAH Tbk.
Komitmen untuk mengidentifikasi dampak operasinya terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya untuk mencegah serta memitigasi terjadinya dampak negatif dari operasinya terhadap hak asasi manusia yang disesuaikan dengan proses penambangan PT Timah Tbk. (fh)