Perizinan PT Pulomas Dicabut, Proyeksi PAD Kabupaten Bangka Ikut Terdampak

BANGKA – Bupati Bangka, Mulkan, tak menampik adanya dampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka dari pajak mineral bukan logam, pasca pencabutan Izin Berusaha dan Izin Lingkungan PT Pulomas Sentosa oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, bulan Agustus lalu.

“Target kita tahun ini dari pajak mineral bukan logam sekitar Rp 6 miliar, sekarang kita baru tercapai sekitar 50 persen. Terjadi penghambatan terhadap pendapatan asli daerah sekitar Rp 3 milyar lebih,” ungkapnya, usai menerima audiensi dan silaturahmi Pengurus PWI Kabupaten Bangka di Rumah Dinas Bupati Bangka, Jum’at (15/10/3021) pagi.

Disinggung apakah anggaran kegiatan akan dihitung ulang lagi? Mulkan juga membernarkan hal itu.

Baca Juga  Dana Desa Akan Digunakan untuk Penanganan COVID-19

“Iya, karena ini akan sangat berdampak. Bisa – bisa nanti Pemkab Bangka untuk akhir tahun bisa meninggalkan devisit, karena tidak tercapai dari proyeksi pendapatan,” ujarnya.

Mulkan juga menyatakan, sampai sejauh ini PT Pulomas tetap taat terhadap kewajiban mereka. Tidak ada hutang, kecuali persoalan sewa lahan.

“Tetapi bukan berarti mereka tidak bayar, tapi hanya menunda saja. Semuanya (kewajiban) mereka penuhi,”

Mulkan berharap semua pihak bisa duduk bersama – sama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga harus bersama – sama membangun daerah.

Baca Juga  Tambang Inkonvensional Beroperasi di Dekat Jembatan Kolong Kepoh

Minta Pengerukan Tetap Dilaksanakan

Selain berdampak tehadap proyeksi PAD Kabupaten Bangka, lanjut Mulkan, pencabutan perizinan PT Pulomas Sentosa juga akan berdampak kepada aktivitas para nelayan, yang menggunkan alur muara PPN atau muara Air Kantung.

“Sehingga kami dari Pemerintah Kabupaten Bangka, akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, agar alur muara PPN yang ada di Air Kantung dapat dilaksanakan pengerukan. Karena ini sangat berdampak pada aktivitas nelayan. Apabila alur muara itu tidak segera dilakukan pengerukan, akan menghambat jalur keluar masuk dermaga,” bebernya.

Baca Juga  Tolak KIP Teluk Kelebat Dalam, Nelayan 10 Desa di Pulau Bangka Adakan Musyawarah

Dalam waktu dekat kata Mulkan, pihaknya akan menyurati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, agar bisa duduk bersama satu meja untuk membahas pengerukan alur muara Air Kantung, karena berdampak kepada perekonomian masyarakat nelayan.

“Jangan sampai ada suatu keegoanlah di dalam menyelenggarakan pemerintahan ini. Karena kita dipilih adalah untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ketika pelayanan kita terhenti kepada masyarakat, otomatis masyarakat akan komplain kepada kita sebagai penyelenggara pemerintah, apabila kita tidak memberikan pelayanan dengan sebaik – baiknya,” demikian Mulkan. (Romlan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

  1. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.