BANGKA – Nelayan Riding Panjang dan Teluk Kelabat Dalam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan pernyataan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Pernyataan tersebut terkait lemahnya penegakan hukum di Bangka Belitung terhadap para penambang ilegal di wilayah laut Teluk Kelabat Dalam.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Nelayan Riding Panjang dan Pembina Forum Pecinta Teluk Kelabat Dalam, Wisnu Sudiro melalui video berdurasi 04.00 menit yang di kirim ke redaksi suarabangka.com grup suarapos.com, Minggu (4/6/2023).
Dalam video Wisnu mewakili para nelayan berdiri membelakangi Pulau Dante yang menjadi tempat kejadian warga Gunung Muda tewas di lokasi tambang laut (Ponton Isap Produksi), belum lama ini.
“Hari ini tanggal 4 Juni 2023, tepatnya saya berdiri di pulau Dante Teluk Kelabat Dalam. Dimana selama ini di Teluk Kelabat Dalam sudah menjadi fenomena (pro kontra nelayan- penambang),”ujar Wisnu.
“Beberapa hari yang lalu kita tahu telah terjadi korban jiwa salah satu warga Gunung Muda di tambang ilegal tepat di belakang saya. Itu jelas – jelas aktivitasnya ilegal dan berada di luar IUP, secara aturan pemerintah tambang – tambang itu ilegal,” sambung dia.
“Namun, sampai saat ini dari aparat manapun baik itu dari aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah tidak ada tindakan apapun terhadap tambang – tambang ilegal yang telah merenggut korban jiwa,” tuding Wisnu tanpa merinci detail.
Atas nama Ketua Umum Nelayan Riding Panjang dan Pembina Forum Pecinta Teluk Kelabat Dalam, Wisnu Sudiro mengaku keberatan dan merasa tidak puas dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini.
“Secara pemerintahan keberadaan tambang – tambang itu jelas salah dan menganggu aktivitas kami sebagai nelayan Teluk Kelabat secara umum,” katanya.
“Untuk itu para petinggi dan penjabat – penjabat di Bangka Belitung secara khusus dan di Indonesia secara umum masalah ini jangan sampai berlarut larut. Dan kami tidak mau ada korban berikutnya dan kami tidak mau ada korban di laut kami,” tegasnya.
Wisnu meminta pemerintah pusat agar dapat menyelesaikan konflik antara nelayan Teluk Kelabat Dalam dengan penambang ilegal yang hingga kini masih terjadi.
“Kepada bapak Presiden Joko Widodo khusunya, tolong di lihat di Bangka Belitung ini pejabat semuabg ngak beres dan harus di benahi,” jelasnya.
Wisnu mengingatkan pihak terkait. “Kami juga meminta kepada seluruh pihak – pihak yang berkaitan dengan penambangan laut khusunya, jangan menganggap sepele masalah ini, jangan sampai ada korban berikutnya dan jangan sampai ada perang antar kelompok nelayan dan penambang,” kata Wisnu.
Dia juga menegaskan nelayan Riding Panjang dan Teluk Kelabat akan melakukan perlawanan bilamana aparat penegak hukum tidak tegas dalam memberantas aktivitas penambangan ilegal di perairan laut Teluk Kelabat Dalam yang menganggu wilayah tangkap nelayan.
“Jika memang harus perang terbuka kami nelayan siap perang terbuka. Kalau tidak ada upaya penegakan hukum secara benar, mungkin perang terbuka (antara nelayan dan penambang) akan terjadi di sini,” paparnya tanpa merinci detail yang dimaksud.
Wisnu mengatakan Nelayan Riding Panjang dan Teluk Kelabat Dalam merasa tidak puas dengan penegakan hukum di Bangka Belitung karena kegiatan penambangan ilegal karena semakin menjadi. Akibatnya wilayah tangkap nelayan semakin sempit.
Dikatakan Wisnu, selama ini para nelayan Teluk Kelabat Dalam terus terusan berjuang agar wilayah tangkap mereka tidak diganggu oleh para penambangan ilegal.
Namun kenyataanya dilapangan sampai saat ini aktivitas penambangan ilegal semakin ramai dan wilayah tangkap nelayan semakin sempit. Tak heran jika kepercayaan nelayan terhadap aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan wakil rakyat kian luntur.
“Kami tidak puas dengan yang terjadi di Bangka Belitung, kami tidak percaya dengan apa yang terjadi di Bangka Belitung dan kami tidak yakin lagi kepada seluruh penjabat – penjabat yang ada di Bangka Belitung. Semua tidak beres dan percuma jika negara Indonesia negara hukum,” tegas Wisnu.
Dibekingi Oknum Aparat ?
Ketua Umum Nelayan Riding Panjang yang juga Pembina Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam, Wisnu Sudiro mengendus oknum aparat diduga terlibat dalam pelanggaran hukum dengan membekingi tambang ilegal.
“Pelanggaran hukum ini diduga ikut di bekingi oleh oknum – oknum aparat penegak hukum itu sendiri. Secara prinsip masyarakat tidak berani melanggar hukum kecuali di bekengi oknum aparat penegak hukum itu sendiri,” terangnya.
Hingga berita ini di publis sejumlah pihak masih dalam upaya konfirmasi. (**)
