JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung menghadiri sirahturahmi dan diskusi membahas potensi investasi sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Jumat (23/9/2022).
Turut hadir Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya, Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen, Anggota DPD RI Darmansyah Husein, Komisaris Utama PT. Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama.
Ketua DPRD Herman Suhadi, Kepala Daerah Tingkat II di Kep. Babel, Sekda Pemprov Kep. Babel Naziarto, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Dirut Utama PT. Timah Tbk Achmad Ardianto, sejumlah pejabat dan pengusaha asal Babel.
“Untuk kita ketahui memang kontributor terbesar pertumbuhan Kepulauan Babel 2021 masih dari industri pertambangan, karenanya terus kita perjuangkan peningkatan royaltinya dan hilirisasinya. Kemudian kontributor lainnya yakni pertanian dan industri pengolahan,”ujar Ridwan.
“Di sektor ini keunggulan dan produksi lada putih kita mencapai 38.19% dari total produksi lada Indonesia (2021) sebesar 77.400 ton. Kita juga punya alokasi ruang berdasarkan RTRW Prov.Kep. Babel seluas 930.450 hektar,” tambahnya.
Ridwan menambahkan, keunggulan tersebut menjadi peluang investasi bagi investor dan peluang bagi kita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di Babel kedepan.
“Ujung harapan saya adalah datangnya investor untuk bersama-sama kita membangun Kep. Babel. Maka jika ada relasi teman-teman di sini, dapat memberikan peluang itu. Kita mesti punya daya tarik sendiri. Apa hebatnya Bumi Serumpun Sebalai ini sehingga orang lebih memilih berinvestasi di sini?. Apa yang mau kita jual sebagai nilai lebih. Jika berbicara infrastruktur udah pasti Jawa dan Sumatera lebih baik,” jelasnya.
Salah satu ide yang mungkin bisa dilakukan, dijelaskannya adalah kemudahan investasi, semisal dengan menyediakan lahan gratis ataupun sebagai penyertaan saham.
“Nah hal-hal seperti ini, tentu teman-teman di sini punya pengalaman, sehingga saya berharap pengalaman itu dapat dibagikan kepada kita di sini. Di sini juga hadir para kepala daerah yang siap membantu dan tentunya senang jika diwilayahnya dilakukan pembangunan,” ujarnya.
Maka, ia berharap melalui diskusi ini berujung produktif dan tidak hanya sekedar wacana tanpa implementasi.
“Jika misalnya ada kendala regulasi, di sini sudah hadir bersama kita perwakilan dari DPR RI, juga dari Dirjen Kementerian LHK. Untuk mendukung ini, kami akan menyususn tim teknis untuk mendiskusikan secara detail,” ujar Pj Gubernur.
Potensi Daerah Perlu Pemetaan
Anggota DPD RI Dharmansyah mengatakan bahwa saat ini banyak pencanangan program nasional yang memiliki peluang bagus di Kep. Babel, salah satunya food estate.
“Menteri kelautan dan perikanan telah mencanangkan food estate berbasis perikanan, beliau katakan siapkan lahannya. Saya kira ini bagus. Di Belitung sudah disiapkan, di Belitung Timur ini juga sangat potensial. Selain itu, sekarang komoditas udang vaname di Kep. Babel ini sangat bagus. Namun, kendala infrastruktur kita, khususnya untuk distribusi komoditas ini sangat panjang. Ini perlu solusi bersama,”ujarnya.
Ia mengatakan potensi masing-masing daerah ini perlu untuk segera dipetakan sebagai acuan pembangunan di masa mendatang. Misalnya Belitung Timur punya perencanaan membangun wilayahnya sebagai industri kelauatan, sementara Belitung menjadi destinasi wisata kelas dunia, Bangka Selatan dengan Kawasan Industri Sadai, Bangka Barat dengan Pelabuhan Tanjung Ular, begitupun daerah lain.
“Ini saya rasa perlu fokus sehingga pembangunannya berkelanjutan. Kami yang berada di pusat ini juga akan berupaya agar program-program di daerah tersebut bisa masuk dalam pelaksanaan program program nasional,” ujarnya.
Isu pertambangan timah di Kep. Babel memang tidak ada habisnya, Bambang Patijaya selaku Anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan agar ada legalitas aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat, mengingat pertumbuhan ekonomi di Babel ini juga dipicu oleh pergerakan ekonomi bawah.
“Di sini yang harus perjuangkan legalitasnya baik itu dari teknis menambang sesuai dengan K3 kemudian legalitas untuk usahanya juga ada. Kemudian, besaran royalti untuk semua mineral ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama dan agar penyelesaiannya pun tidak dipandang secara sektoral saja. Saran saya dari Komisi VII yakni agar timah segera dibuat tabel untuk tarif royaltinya sehingga dunia usaha tidak kaget,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut Pj Gubernur Ridwan menegaskan bahwa dirinya tidak mentolerir pertambangan tanpa legalitas.
“Saya selalu mengatakan tidak boleh ilegal. Solusi kita upayakan, salah satunya WPR dan beberapa kebijakan lain. Kita tetap carikan solusi agar kegiatan penambangan itu legal,” tegasnya.
Kegiatan silaturahmi dan diskusi ini kemudian dimanfaatkan masing-masing pihak baik itu Kepala Daerah dan pengusaha untuk bertukar ide, pendapat dan solusi.
Karenanya, Pj Gubernur berharap kegiatan ini menjadi awal yang baik agar setiap pihak dapat menggali potensi dan menangkap peluang investasi untuk membangun Kep. Bangka Belitung lebih sejahtera.
“Sebagai langkah awal hasil diskusi ini terlebih dahulu akan diolah dan akan kita tindak lanjuti dengan mengumpulkan Bappeda dari Kabupaten/Kota se Kep. Babel. Tadi kita sudah sepakat minimal _whislist_ kita ini sudah terpetakan,” ungkapnya
“Pesan saya, dimanapun kita, marilah tetap menyampaikan nilai positif tentang Kep Babel. Kemanapun, saya selalu kampanyekan di Negeri Serumpun Sebalai saya bangga kohesi sosialnya yang terjalin bagus, tidak ada SARA, tidak ada komflik horizontal, kerusuhan. Minimal itu saja dulu yang bisa kita jaga, agar ada nilai jual untuk memajukan Kep. Babel,” pungkasnya. (***)
